Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Assalamu alaikum wr. wb.
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag Nomor : 1086/DjA.2/PP.00/4/2023, tanggal 3 April 2023, perihal "Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Zona 3".
Demikian, terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
Untuk mendownload surat, klik link dibawah ini
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 JuLi 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
