• Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

    Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui website sebagai salah satu media informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

  • Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

    Assalamu'alaikum wr. wb. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan alamat https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/ ini. Situs ini merupakan media informasi yang dapat dimanfaatkan.....

    Selanjutnya

  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri

  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

    Direktori Putusan

  • Laporan Pengaduan

    SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

    Lapor

  • Anti Gratifikasi

    Dihimbau untuk para pencari keadilan, agar berperkara melalui prosedur karena semua pelayanan kami sajikan gratis dan mudah.

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Tahukah Anda ?

Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 1-144/KMA/2011

portfolio

portfolio

portfolio

Syarat Administrasi Pendaftaran

SYARAT ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

 

A. CERAI GUGAT / CERAI TALAK

Fotocopy KTP yang masih berlaku, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan/Duplikat Akta Nikah, dimaterai dan di cap pos.

Menyerahkan Asli Kutipan / Duplikat Akta Nikah.

Surat keterangan ghaib dari kepala desa setempat ( khusus untuk Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya ).

 

B. DISPENSASI KAWIN

Fotocopy KTP Pemohon ( ayah atau ibu ), dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Akte Kelahiran Anak yang dimohonkan dispensasi.

Surat penolakan menikahkan dari KUA setempat.

Fotocopy surat-surat persyaratan nikah ( N.1, N.2, N.3 dst ).

 

C. WALI ADHAL

Fotocopy KTP Pemohon, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon atau fotocopy Akte kelahiran Pemohon.

Fotocopy surat-surat persyaratan nikah ( N.1, N.2, N.3 dst ).

 

D. IJIN POLIGAMI

Fotocopy KTP Pemohon, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy KTP Termohon, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Calon Istri II, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Cerai Calon Istri II yang telah dilegalisir, dimaterai dan d cap pos ( apabila status janda ), atau Surat Keterangan Status gadis/perawan dari Kepala Desa setempat ( apabila Calon Istri II berstatus gadis/perawan ).

Surat Keterangan Harta Gono Gini ( harta bersama Pemohon dan Termohon ) atau kekayaan Pemohon.

Surat Keterangan Kepala Desa atau Bendahara Kantor mengenai penghasilan Pemohon.

Surat Pernyataan Sanggup membiayai kebutuhan istri-istri dan anak-anak dikemudian hari.

Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil kepada istri-istri dan anak-anak di kemudian hari.

Surat Pernyataan Rela Dimadu dari Pemohon.

 

E. ISBAT NIKAH

Fotocopy KTP Pemohon, dimaterai dan di cap pos.

Surat Keterangan dari KUA setempat yang menyatakan register nikah telah rusak/hilang/tidak tercatat dalam register.

 

F. ADOPSI ( PENGANGKATAN ANAK )

Fotocopy KTP Pemohon, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy KTP Orang tua kandung, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Kandung.

Surat Kesanggupan Pemohon membiayai kebutuhan hidup calon anak angkat.

Surat Penyerahan calon anak angkat dari orang tua ke Pemohon.

Fotocopy Akte Kelahiran Anak yang diadopsi dimaterai dan dicap pos.

 

G. HAK HADHANAH ( PENGUASAAN/PEMELIHARAAN ANAK )

Fotocopy KTP Penggugat, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Akte Kelahiran Anak, dimaterai dan di cap pos.

 

H. GONO GINI ( HARTA BERSAMA )

Fotocopy KTP Penggugat, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimaterai dan di cap pos.

 

I. PERMOHONAN PEMBAGIAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ( P3HP )

Fotocopy KTP Pemohon, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Surat Kematian Pewaris, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pewaris, dimaterai dan di cap pos.

Surat Keterangan Kepala Desa setempat mengenai silsilah keluarga / ahli waris.

 

J. SENGKETA WARIS

Fotocopy KTP Penggugat, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Surat Kematian Pewaris, dimaterai dan di cap pos.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pewaris, dimaterai dan di cap pos.

Surat Keterangan Kepala Desa setempat mengenai silsilah keluarga / ahli waris.

Bukti-bukti pendukung mengenai kepemilikan harta peninggalan, seperti fotocopy sertifikat, BPKB, dll, dimaterai dan di cap pos.

 

KETERANGAN :

Syarat administrasi di atas dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam persidangan.

Materai : Rp. 6000